Komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui standar operasional yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kumpulan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi landasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Unduh PDFPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan
Unduh PDFPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Unduh PDFPeraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unduh PDFKumpulan kebijakan internal yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan organisasi Dispendukcapil Kota Malang.
Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dispendukcapil Kota Malang yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026
Unduh PDFRencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2026
Unduh PDFRencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2026
Unduh PDFRencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2025
Unduh PDFRencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2025
Unduh PDFRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang
Unduh PDFRencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2025 - 2029
Unduh PDFRencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2024 - 2026
Unduh PDFRingkasan hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagai wujud evaluasi mutu layanan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.